Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Ada suatu ungkapan yang menggambarkan pentingnya pcngukuran kinerja, dihubungkan dengan perbaikan mutu manajemen, yaitu:

"Jika sesuatu tidak dapat dikuantifikasi, maka sulit diukur Jika sesuatu tidak dapat diukur, maka tidak dapat dievaluasi Jika sesuatu tidak dapat dievaluasi, maka tidak dapat diperbaiki Jika sesuatu tidak dapat diperbaiki, maka tidak akan ada kemajuan Iika tidak ada kemajuan, maka untuk apa ada manajemen?"

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai kemajuan organisasi perlu dilakukan perbaikan kinerja. Untuk memperbaiki kinerja perlu dilakukan evaluasi. Cara untuk melakukan evaluasi adalah dengan pengukuran kinerja. Agar dapat diukur maka kinerja harus dapat dikuantifikasi.

Bagaimana dengan pengukuran kinerja di sektor publik? Secara umum kinerja di sektor publik lebih sulit untuk dikuantifikasi dibandingkan dengan sektor privat karena sebagian besar hasil kinerja bersifat kualitatif. Contohnya adalah peningkatan keamanan, perbaikan mutu kesehatan, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesulitan dalam menguantifikasi kinerja merupakan salah satu alasan sulitnya melakukan pengukuran kinerja di sektor publik.

Pengukuran kinerja berfungsi untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut, dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja.

Alasan yang mendasari pentingnya pengukuran kinerja sektor publik terkait dengan tanggung jawabnya dalam memenuhi akuntabilitas dan harapan masyarakat. Organisasi sektor publik bertanggung jawab atas penggunaan dana dan sumber daya dalam hal kesesuaiannya dengan prosedur, efisiensi, dan ketercapaian tujuan. Pengukuran kinerja pada sektor publik memiliki beberapa tujuan sebagai berikut.

Menciptakan akuntabilitas publik. Dengan melakukan pengukuran kinerja, akan diketahui apakah sumber daya digunakan secara ekonomis, efisien, sesuai dengan peraturan, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja sangat penting untuk melihat apakah suatu organisasi berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Pengukuran kinerja akan sangat membantu pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang serta membentuk upaya pencapaian budaya kerja yang lebih baik di masa mendatang.
Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Dengan adanya pengukuran atas kinerja pegawai, dapat diketahui apakah mereka telah bekerja dengan baik atau sebaliknya. Pengukuran kinerja dapat menjadimedia pembelajaran bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang dengan melihat cerminan kinerja di masa lalu dan evaluasi kinerja di masa sekarang.
Memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja dapat dijadikan alat untuk memotivasi pegawai dengan memberikan imbalan kepada pegawai yang memiliki kinerja yang baik.

Permasalahan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja pada sektor publik lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan pengukuran kinerja pada sektor privat. Meskipun demikian, bukan berarti pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan selama kita cukup cermat memerhatikan permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Pemerintah memberikan kewajiban dan nilai bukan produk barang kepada masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan membentuk angkatan bersenjata untuk memberikan perlindungan kepada rakyat. Dasar pembentukan angkatan bersenjata adalah berdasarkan perundang-undangan (legitimasi) yang diatur oIeh pemerintah. Dalam hal kewajiban memberikan perlindungan pertahanan dan keamanan mungkin ada hal-hal yang bertentangan dengan konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di sektor privat. Namun, hal tersebut tetap harus diberikan oleh pemerintah karena merupakan salah satu kewajibannya.
Organisasi-organisasi publik biasanya lebih banyak melibatkan suatu proses (process oriented) daripada produk (product oriented). Dalam hal pembuatan suatu kebijakan, banyak pihak yang terlibat dalam proses konsultasi dan negosiasi antardepartemen/instansi. Misalnya, dalam penetapan kebijakan harga dasar pangan akan banyak proses koordinasi yang terjadi antara Departemen Pertanian, Badan Urusan Logistik, DPR, dan asosiasi yang terkait dengan masalah pangan. Hasil negosiasi dan konsultasi tersebut mungkin sulit diprediksi karena memerlukan waktu yang lama.
Suatu proses yang baik belum tentu menghasilkan produk akhir yang dapat diterima oleh semua pihak. Contohnya adalah lembaga riset. Untuk membuahkan hasil riset yang inovatif, sangatlah sulit untuk memprediksi keberhasilannya. Namun demikian, riset tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Ketika suatu kegiatan didominasi oleh proses, pengukuran suatu kinerja cenderung sulit untuk dilakukan, misalnya dalam hal mengukur efisiensinya.
Suatu produk publik biasanya tidak dihasilkan oleh satu organisasi pihak tetapi bersama-sama dengan pihak lain. Kinerja dari organisasi publik saling berkaitan satu dengan lainnya. Suatu hasil dicapai melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Sebagai contoh, suksesnya mutu pendidikan di sekolah bukan semata-mata ditentukan oleh baiknya mutu gedung dan gurunya, tetapi juga bergantung pada perilaku dan pengawasan dari orang tua.
Kinerja publik tidak terisolasi atau berdiri sendiri namun saling terkait. Contohnya kinerja dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran dan Ditjen Pajak dalam hal penerimaan negara akan memengaruhi kinerja Departemen Keuangan secara keseluruhan.
Unsur sebab-akibat dalam sektor publik sering kali tidak diketahui dan tidak jelas. Sebagai contoh, untuk mengetahui sebab meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, banyak faktor yang terlibat seperti ekonomi, sosial,lingkungan, bahkan politik.
Lingkungan yang sangat dinamis dan tidak statis. Permasalahan pengukuran kinerja akan makin meningkat manakala lingkungan organisasi sangat dinamis seperti kebijakan peraturan yang selalu berubah-ubah ataupun perubahan struktur organisasi pemerintah (reorganisasi). Perubahan peraturan yang terlalu cepat menyebabkan kinerja suatu organisasi sulit diperbandingkan.

Sumber: Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus, Penulis I Gusti Agung Rai (Drs. I Gusti Agung Rai, Ak., M.A.), Penerbit Salemba Empat, 2008